eJournal Administrative Reform,  2014, 2 (3): 1759-1772
ISSN 2338-7637 , ar.mian.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2014

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (DIKDASMEN) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KOTA SAMARINDA

Rusmawati,  Masjaya,  Muhammad Noor

Abstract
This study aims to determine the policy of Elementary and Secondary Education (Primary and Secondary Education) East Kalimantan province in the implementation of a 12-year compulsory education program in the city of Samarinda and to identify factors inhibiting policy against Primary and Secondary Compulsory courses 12 Years in Samarinda has not been successful.
This study used a quantiative approach. Data collection techniques in this study were interviews, observation, and documentation. Then analyzed with an simple statistical analysis of the descriptive percentage test with formula f/N x 100%.
The results showed that  the evaluation of primary and secondary education policy (Dikdasmen) Samarinda: (a) Education Gross Enrolment Ratio Samarinda show has not reached the national target, (b) Documents Unit (SKPD) Samarinda City Department of Education has reaching the target and in accordance with the work program that has been established, (c) the ratio of teachers and students have not reached the target, (d) the ratio of students to classes is not ideal, and (e) education level of teachers or teachers who have good decent (high). 

Key Words: Policiy, Elementary and Secondary Education, Compulsory Execution 12 Years

Abstrak
Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Samarinda dan mengetahui faktor penghambat Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah terhadap Program Wajib Belajar 12 tahun di Kota Samarinda belum berhasil.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis statistik sederhana yaitu uji deskriftif persentase dengan rumus f/N x 100%. 
Hasil Penelitian menunjukkan  menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) Kota Samarinda: (a) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kota Samarinda menunjukkan belum mencapai target nasional, (b) Dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Samarinda telah mencapai target dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, (c) Rasio guru dan siswa belum mencapai target, (d) Rasio siswa dengan kelas  belum  ideal, dan (e) Tingkat pendidikan guru atau guru yang layak sudah baik (tinggi). 

Kata Kunci:	kebijakan, pendidikan dasar dan menengah,  wajib belajar 12 tahun.

Pendahuluan
Wajib Belajar 12 Tahun yang merupakan  salah satu program Nasional yang gencar digalakkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Program ini mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama 12 (duabelas) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Alyah (MA).
Sebenarnya pemerintah telah menargetkan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun paling lambat tahun 2008. Namun beberapa kendala dihadapi dalam penyelenggaraannya, khususnya berkaitan dengan akses pendidikan yang masih relatif rendah, serta mutu pendidikan, dalam hal ini mencakup tenaga kependidikan, fasilitas, pembiayaan, manajemen, proses dan prestasi siswa masih rendah.
Bertitik tolak dari kebijakan nasional, Provinsi Kalimantan Timur telah meregulasi kebijakan program  wajib belajar  9 (sembilan)  tahun menjadi Program Wajib Belajar 12 (Dua belas) tahun, yang  diatur  dalam  Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur No. 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Implementasi regulasi tersebut dilaksanakan melalui Program Kaltim Cemerlang (Cerdas, Merata, Prestasi Gemilang) yang berpedoman pada 3 (tiga) pilar pembangunan pendidikan nasional yaitu:
1.	Pemerataan dan perluasan akses memperoleh pendidikan  (merata).
2.	Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing (cerdas).
3.	Good Governance, akuntabilitas dan pencitraan publik (prestasi gemilang).

Konsep Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah 
Evaluasi menurut Stufflebeam (1991:7) merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Sedangkan Anderson (dalam Arikunto, 2009:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. 
Menurut Suharto (2008:7) kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. 
Jika diartikan secara bebas, evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang didesain untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang berbeda secara khusus dalam hal objeknya, teknik-teknik pengukuran dan metode analisisnya. Jelasnya bahwa evaluasi kebijakan pendidikan adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui seberapa jauh suatu kebijakan pendidikan tersebut telah ditetapkan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Wajib Belajar Dua BelasTahun 
GBHN 1993 secara jelas menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (Human Resources development). Artinya, para pembuat kebijakan baik eksekutif maupun legislatif harus memahami kepentingan dunia pendidikan sebagai human investment bagi bangsa dan negara dimasa mendatang. Sukses yang dicapai dengan program wajib belajar 6 tahun ini memotivasi pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk meningkkatkan program wajib belajar menjadi 12 tahun yang dimulai sejak adanya Nota kesepahaman antara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Samarinda Tentang Penyelenggaraan dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah, Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan Maret 2009 yang lalu. 
Berdasarkan pada hal-hal tersebut, pada tanggal 24 Maret 2009 Gubernur Kalimantan Timur merencanakan gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah pelaksanaannya dituangkan dalam Nota kesepahaman antara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Samarinda Tentang Penyelenggaraan dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah, Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan. Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, maka wewenang penyelenggaraan pendidikan termasuk wajib belajar pendidikan dasar dan menengah dua belas tahun, beralih dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Tujuan Dan Fungsi Pendidikan Dasar dan Menengah
Pendidikan dasar dan menengah bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta memeprsiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah berfungsi sebagai jenjang awal dari pendidikan disekolah yang lebih tinggi ditingkatkan pemerataan, kualitas dan pengembangannya agar dapat memberikan dasar pembentukan pribadi warga negara yang berbudi luhur, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berkemampuan dan berketrampilan dasar sebagai bekal untuk pendidikan selanjutnya dan bekal untuk hidup dalam masyarakat.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Samarinda.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis statistik sederhana yaitu uji deksritif persentase dengan rumus f/N x 100 %.

Hasil Penelitian
Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kota Samarinda
a.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kota Samarinda
Angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) merupakan suatu standarisasi pendidikan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah. Semakin banyak jumlah penduduk umur sekolah yang mengikuti pendidikan di semua jenjang pendidikan tersebut semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakatnya dan sebaliknya sedikit yang mengikuti pendidikan semakin rendah pula tingkat partisipasi masyarakat.
Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bahwa partisipasi pendidikan dasar Kota Samarinda belum mencapai target yaitu 105,56 persen < 118,6 persen dari target nasional yang telah ditentukan.

SD

MI

Jmlh

SD

MI

Jmlh

1

Samarinda Ulu

11.822

     

 

12.922

     

 

950

          

 

13.872

     

 

10.262

     

 

773

          

 

11.035

     

 

117,34

     

 

93,34

       

 

2

Samarinda Ilir

6.988

       

 

6.530

       

 

866

          

 

7.396

       

 

5.512

       

 

783

          

 

6.295

       

 

105,84

     

 

90,08

       

 

3

Samarinda Seberang

6.864

       

 

8.286

       

 

203

          

 

8.489

       

 

6.721

       

 

161

          

 

6.882

       

 

123,67

     

 

100,26

     

 

4

Palaran

5.913

       

 

6.431

       

 

258

          

 

6.689

       

 

5.388

       

 

172

          

 

5.560

       

 

113,12

     

 

94,03

       

 

5

Sungai Kunjang

13.181

     

 

12.212

     

 

1.580

       

 

13.792

     

 

10.547

     

 

1.303

       

 

11.850

     

 

104,64

     

 

89,90

       

 

6

Samarinda Utara

10.590

     

 

9.177

       

 

48

            

 

9.225

       

 

7.721

       

 

37

            

 

7.758

       

 

87,11

       

 

73,26

       

 

7

Samarinda Kota

2.864

       

 

9.154

       

 

-

              

 

9.154

       

 

7.601

       

 

-

              

 

7.601

       

 

319,62

     

 

265,40

     

 

8

Sambutan

5.833

       

 

4.536

       

 

41

            

 

4.577

       

 

3.635

       

 

14

            

 

3.649

       

 

78,47

       

 

62,56

       

 

9

Loa Janan Ilir

6.554

       

 

674

          

 

1.053

       

 

1.727

       

 

536

          

 

787

          

 

1.323

       

 

26,35

       

 

20,19

       

 

10

Sungai Pinang

10.110

     

 

10.135

     

 

147

          

 

10.282

     

 

8.376

       

 

125

          

 

8.501

       

 

101,70

     

 

84,09

       

 

Jumlah

80.719

     

 

80.057

     

 

5.146

       

 

85.203

     

 

66.299

     

 

4.155

       

 

70.454

     

 

105,56

     

 

87,28

       

 

Sumber : 

1. Rangkuman Data SD/ MI Tahun 2012/2013

`

2. Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2012

Tabel 1. Perhitungan APK dan APM SD / MI

Tahun 2012

Per - Kecamatan Kota Samarinda

No.

Kecamatan

Penduduk 

(7-12 th)

Jumlah Siswa SD/MI

Jumlah Siswa SD/MI (7-12 th)

APK        

(%)

APM       

(%)

Sedangkan untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) angka partisipasi kasar dan murni dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

SMP

MTs

Jmlh

SMP

MTs

Jmlh

1

Samarinda Ulu

5.869

       

 

7.628

       

 

809

          

 

8.437

       

 

4.949

       

 

607

          

 

5.556

          

 

143,76

     

 

94,67

       

 

2

Samarinda Ilir

3.256

       

 

4.940

       

 

200

          

 

5.140

       

 

3.685

       

 

158

          

 

3.843

          

 

157,86

     

 

118,03

     

 

3

Samarinda Seberang

2.983

       

 

2.938

       

 

110

          

 

3.048

       

 

2.016

       

 

86

            

 

2.102

          

 

102,18

     

 

70,47

       

 

4

Palaran

2.520

       

 

1.807

       

 

356

          

 

2.163

       

 

1.305

       

 

188

          

 

1.493

          

 

85,83

       

 

59,25

       

 

5

Sungai Kunjang

6.111

       

 

4.226

       

 

1.060

       

 

5.286

       

 

2.859

       

 

781

          

 

3.640

          

 

86,50

       

 

59,56

       

 

6

Samarinda Utara

5.097

       

 

4.816

       

 

551

          

 

5.367

       

 

3.434

       

 

406

          

 

3.840

          

 

105,30

     

 

75,34

       

 

7

Samarinda Kota

1.411

       

 

1.377

       

 

1.621

       

 

2.998

       

 

944

          

 

636

          

 

1.580

          

 

212,47

     

 

111,98

     

 

8

Sambutan

2.545

       

 

1.305

       

 

304

          

 

1.609

       

 

830

          

 

136

          

 

966

             

 

63,22

       

 

37,96

       

 

9

Loa Janan Ilir

2.930

       

 

1.378

       

 

766

          

 

2.144

       

 

984

          

 

574

          

 

1.558

          

 

73,17

       

 

53,17

       

 

10

Sungai Pinang

4.808

       

 

609

          

 

135

          

 

744

          

 

395

          

 

112

          

 

507

             

 

15,47

       

 

10,54

       

 

Jumlah

37.530

     

 

31.024

     

 

5.912

       

 

36.936

     

 

21.401

     

 

3.684

       

 

25.085

         

 

98,42

       

 

66,84

       

 

Catatan :Jumlah Siswa SMP sudah ditambahkan dg jumlah Siswa SMP Terbuka

Sumber : 

1. Rangkuman Data SMP/ MTs Tahun 2012/2013

2. Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2012

Tabel 2. Perhitungan APK dan APM SMP / MTs

Tahun 2012

Per - Kecamatan Kota Samarinda

No.

Kecamatan

Penduduk 

(13-15 th)

Jumlah Siswa SMP/MTs

Jumlah Siswa SMP/MTs (13-15 th)

APK        

(%)

APM       

(%)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa partisipasi pendidikan menengah Kota Samarinda belum mencapai target yaitu 98,42 persen < 106,8 persen dari target nasional yang telah ditentukan, sedangkan pendidikan atas 86,29 persen < 100,50 persen. Belum tercapainya target nasional angka partisipasi pendidikan menengah dan atas menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kota Samarinda dikarenakan masih banyaknya angka putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, siswa itu sendiri (pergaulan), dan orang tua.

Dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tabel 3. Pencapaian Target Sasaran Program Kerja Dinas Pendidikan
Sasaran	Indikator Sasaran	Tingkat Capaian Target	
1	2	3	
Meningkatnya daya tampung dan tersebarnya pendidikan untuk semua jenjang pendidikan serta kesempatan mengenyam pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu	Angka Partisipasi Kasar:
-	SD (105,56)
-	SMP (98,42)
-	SM (86,29)	
87,96%
98,42%
85,86%	
Meningkatnya mutu tenaga kependidikan melalui penyetaraan (kualifikasi) dan pelatihan baik in service dan on service pada semua jenis/jenjang pendidikan	Kelayakan guru mengajar
-	SD (3.309)
-	SMP (2.778)
-	SM (3.094)	
71.69%
90.49%
90.81%	
Terselenggaranya manajemen pendidikan dan struktur organisasi/kelembagaan yang efektif dan efisien dalam rangka community based education	1.	Tingkat pelayanan sekolah 
2.	Adanya komite sekolah
3.	Adanya SIM pendidikan
4.	Terlaksananya akreditas sekolah	
100%
100%
100%

100%	
Sasaran	Indikator Sasaran	Tingkat Capaian Target	
Tercapainya kualitas mutu pendidikan yang beriman dan bertaqwa, kreatif, inovatif, produktif agar dapat hidup mandiri dan mampu beradaptasi dengan masyarakat di era globalisasi	1.	Angka putus sekolah
2.	Angka mengulang
3.	Persentase kelulusan
4.	Adanya pustaka derah	1.7%
12.10%
100%
100%
	
Menyiapkan sarana dan prasana pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk lancanrya proses pendidikan di kota samarinda baik fisik maupun non fisik 	1.	Bangunan gedung sekolah
2.	Rehabilitasi sekolah
3.	Perabot/mebelair
4.	Peralatan/Lab/Media/
Bengkel	
100%
100%
100%
100%	
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kepada pendidikan Luar Sekolah, pemuda, olahraga, bahasa, seni dan budaya.	1.	Adanya sanggar seni
2.	Adanya museum kota
3.	Adanya akreditas lembaga PLS
4.	Adanya klub olahraga
5.	Adanya sekolah olahraga
6.	Terselenggaranya PAUD	100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%	
Sumber: Rensra Dinas Pendidikan Kota Samarinda 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Samarinda telah mencapai target dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. 
b.	Rasio guru dan siswa
Jumlah rasio guru dan siswa sangat menentukan prestasi siswa dalam belajar. 
Tabel 4. Guru Menurut Kelayakan Mengajar 
Kota Samarinda Tahun 2012/2013
No	Variabel	SD	SMP	SM	Total	
1	Layak	3.309	2.778	3.094	9.181	
2	Tidak Layak	1.037	292	313	1.912	
	Jumlah	4.616	3.070	3.407	11.093	
1	% Layak	71,69	90,49	90,81	82,76	
2	%Tidak Layak	28,31	9,51	9,19	17,24	
Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Samarinda 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio kelayakan guru mengajar di Kota Samarinda baru mencapai target 82.67 persen. Hal ini dikarenakan kurangnya pengembangan kualitas guru, lulusan sarjana untuk yang kurang/tidak kompeten, penerimaan guru (pegawai negeri sipil) yang tidak sesuai, dan banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keilmuan.
c.	Rasio siswa dengan kelas
Salah satu wujud bentuk baik buruknya pendidikan adalah perbandingan rasio siswa dengan kelas. Menurut Kepala Subag Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Samarinda idealnya perbandingan kelas dengan siswa adalah 1 : 1. Artinya satu kelas siswa mendapat satu ruangan belajar, dengan begitu pembelajaran akan semakin efektif dan baik. Lebih lanjut data Dinas Pendidikan rasio perbandingan siswa dengan kelas dijelaskan pada tabel dibawah ini:
Tabel 5. Data Prasarana Dikdasmen
Kota Samarinda Tahun 2012/2013
No	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen	
1	Sekolah	256	123	108	487	
2	Rombongan Belajar 	2746	1189	1175	5110	
3	Ruang Kelas	1903	1068	1036	4007	
4	Perpustakaan	217	71	74	362	
5	Ruang UKS	176	72	70	318	
6	Ruang Komputer	78	73	0	151	
7	Laboratorium	-	112	292	404	
8	Ruang Olahraga	0	8	10	18	
Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Samarinda
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total ruang kelas yang baik untuk proses belajar mengajar berjumlah 4007. Bila dibanding dengan jumlah siswa 158.028 : 4007 maka perbandingannya siswa untuk ruang adalah 1 : 40. Hal ini menurut Kepala Subag Perencanaan adalah jumlah yang belum ideal, karena jumlah 1 kelas minimal 25 – 30 siswa. Hal ini belum diperparah dari kerusakan ruang kelas, dimana ruang kelas tersebut harus segera diperbaiki baik bersifat rusak ringan maupun berat. Berikut data dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda: 
Tabel 6 . Ruang Kelas Munurut Kondisi
Kota Samarinda Tahun 2012/2013
No	Variabel	SD	SMP	SM	Total	
1	Siswa 	85.806	37.806	34.416	158.028	
2	Ruang kelas baik	1.295	952	973	3.220	
3	Ruang kelas rusak ringan	423	83	44	550	
4	Ruang kelas rusak berat	185	33	19	237	
	Jumlah	1.903	1.068	1.036	4.007	
1	%Baik	68,05	89,14	93,92	80,36	
2	%Rusak ringan	22,23	7,77	4,25	13,73	
3	%Rusak berat	9,2	3,09	1,83	5,91	
Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Samarinda
Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa terdapat ruang kelas baik sebesar 3.220 atau 80,36 persen dan rusak berat sebesar 237 atau 5,91 persen. Sekolah dasar (SD) memiliki ruang kelas yang baik sebanyak 1.295 atau 68,05 persen dengan ruang kelas berat sebanyak 185 atau 9,72 persen. Sedangkan SMP memiliki ruang kelas baik sebanyak 973 atau 89,14 persen dengan ruang kelas berat sebanyak 33 atau 3,09 persen. Lebih lanjut pada sekolah menengah (SM) paling minim kerusakan dengan persentase sebesar 19 atau 1,83 persen dikarenakan jumlah siswanya yang lebih sedikit, banyaknya bangunan yang masih baru, dan letak sekolah jenjang SM lebih banyak yang berada di daerah kota dan mudah dijangkau. 
d.	Tingkat pendidikan guru
Informasi dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda didapatkan bahwasanya, Dinas Pendidikan Kota tidak memiliki data akurat akan tingkat pendidikan guru dan komptensi yang dimiliki guru. Peneliti hanya mendapatkan data guru yang layak dan tidak layak dalam mengajar dan hal ini telah dijelaskan pada tabel 5 yaitu guru yang layak mengajar sejumlah 9.181 atau 82,76 persen dan guru yang tidak layak mengajar sejumlah 1.912 atau 17,24 persen.

Faktor Penghambat Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terhadap Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Samarinda 
a.	Keselarasan Visi dan Misi 
Visi Dinas Pendidikan Kota Samarinda adalah pendidikan yang berwawasan lingkungan untuk mencapai masyarakat yang bertaqwa, berkualitas, sejahtera, dan berkemampuan. Sedangkan misi dan tujuan Dinas Pendidikan Kota Samarinda dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Misi dan Tujuan Dinas Pendidikan Kota Samarinda
No	Misi	Tujuan	
1	Meningkatkan pemerataan dan pelayanan pendidikan berkualitas dalam upaya percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan 12 tahun
	Meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar gunan menuntaskan pendidikan 12 tahun	
2	Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mandiri dalam berinsiatif, berkreasi, berinovasi dan berproduktifitas disertasi dengan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kependidikan	1.	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pendidikan yang tersedia secara efektif, efisien dan ekonomis guna terselanggaranya pendidikan di Kota Samarinda sesuai dengan kebutuhan, kondisi daerah serta partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan khususnya di Kota Samarinda
2.	Mewujudkan struktur organisasi yang personilnya tertata secara tepat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan serta pelayanan prima bagi masyarakat.	
3	Mengembangkan dan Meningkatkan mutu sekolah yang menghasilkan lulusan yang memiliki IMTAQ, menguasai IPTEK dan mampu bersaing dalam melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia usaha dan dunia industri	1.	Tercapainya kualitas mutu pendidikan yang beriman dan bertakwa, kreatif, inovatif, produktif, agar dapat hidup mandiri dan mampu beradaptasi dengan masyarakat di era globalisasi.
2.	Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik dan lengka[ untuk lancarnya    proses pendidikan 
di Kota Samarinda baik fisik maupun non fisik
	
4	Mengembangkan dan meningkatkan serta memberikan fasilitas kepada pendidikan luar sekolah, pemuda, olahraga dan kebudayaan.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kepada Pendidikan Luar Sekolah, pemuda, olahraga, bahasa, seni dan budaya untuk menciptakan masyarakat yang kreatif dan produktif	
Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Samarinda
Berdasarkan visi dan misi di atas dapat ditarik benang merah bahwasanya tidak korelasi yang sesuai antara visi yang bertumpu pada pendidikan yang berwawasan lingkungan dengan misi pendidikan yang lebih bertumpu pada peningkatkan pemerataan dan pelayanan pendidikan berkualitas. 
b.	Keselarasan Program Kerja dengan Laporan Kegiatan Pendidikan
Keselarasan program kerja dengan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan sesuatu hal yang penting dalam pencapaian kerja. Hasil dari tabel 3. yang mendapatkan pencapaian kinerja Disdakmen Kota Samarinda masih pada level kurang menandakan bahwa belum ada keselarasan program kerja dengan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan.
 
Pembahasan
Evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) Kota Samarinda dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar Pendidikan (APK) dimana untuk angka partispasi kasar sekolah dasar  belum mencapai target nasional  hal ini dikarenakan  jumlah peminat siswa baru semakin meningkat sedangkan sekolah tidak mengalami penambahan, tetapi hanya penambahan kelas atau rombong belajar dan jumlahnya  pun sangat terbatas. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Kasar jenjang sekolah menengah juga belum mencapai target nasional karena masih tingginya angka putus sekolah yang disebabkan siswa banyak bekerja membantu orang tuanya, faktor sosial budaya dan adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan siswa menikah diusia muda.
Angka Putus Sekolah (APS) atau angka drop out adalah persentase siswa yang meninggalkan sekolah sebelum lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Kegunaaanya adalah untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah. Sesuai Keputusan Menteri No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan bahwa untuk pendidikan dasar, APS tidak boleh melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah (pasal 3 (1) (b)).Untuk tingkat sekolah menengah pertama, APS tidak boleh melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah (pasal 3 (2) (b)). Untuk sekolah menengah atas, APS tidak boleh melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. Data tahun 2012/2013, APS Kota Samarinda sudah melampaui SPM nasional,  hal ini dapat dilihat dari angka putus sekolah jenjang SD yaitu sebesar 0,02 persen, SMP sebesar 0,02 persen, dan SM sebesar 0,12 persen.
Angka putus sekolah karena faktor ekonomi merupakan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran peningkatan akses dan pemerataan pendidikan Kota Samarinda. Data Susenas 2011 secara jelas mengungkapkan bahwa partisipasi pendidikan khususnya jenjang SMP diantara penduduk yang miskin masih jauh lebih rendah dibanding penduduk kaya. Opportunity cost keluarga miskin untuk menyekolahkan anak relatif jauh lebih besar dibanding keluarga kaya karena membantu orangtua bekerja dinilai memberikan manfaat yang lebih besar dibanding belajar di sekolah. Pada beberapa kelompok masyarakat faktor sosial budaya juga masih menjadi penghambat. 
Permasalahan yang cukup mengemuka pada jenjang SD adalah masih tingginya jumlah mengulang kelas. Angka mengulang SD tahun 2012/2013 paling tinggi yaitu sebanyak 1.248 orang atau 1,45 persen. Angka mengulang yang cukup tinggi menyebabkan berkurangnya kapasitas sekolah untuk menambah jumlah siswa baru. 
Untuk rasio guru dan siswa mununjukkan belum mencapai target. Hal ini dikarenakan  guru mengajar tidak sesuai dengan bidangnya, kurangnya pengembangan kualitas guru, banyak lulusan sarjana tidak kompeten dengan bidang keilmuannya serta adanya penerimaan guru (pegawai negeri sipil) yang tidak sesuai dengan kualifikasinya dan adanya guru yang tidak berijazah sarjana atau diploma IV.
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2005, guru layak mengajar di tingkat SD, SMP, dan SM adalah yang beijazah sarjana atau diploma IV. Meningkatnya angka partisipasi kasar dipengaruhi rasio murid dengan guru, rasio murid sekolah, rasio DAU terhadap APBD dan tingkat kemiskinan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009).
Lebih lanjut menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2009) rasio murid guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi APK. Namun, jumlah guru di Indonesia saat ini masih dirasakan kurang apabila dikaitkan dengan jumlah anak didik yang ada. Oleh sebab itu, jumlah murid per kelas dengan jumlah guru yag tersedia saat ini masih kurang proporsional, sehingga tidak jarang satu ruang kelas diisi lebih dari 30 anak didik. Angka yang jauh dari ideal untuk sebuah proses belajar dan mengajar yang di anggap efektif. Idealnya, setiap kelas diisi tidak lebih dari 15-20 anak didik untuk menjamin kualitas proses belajar mengajar yang maksimal. Kualitas guru juga sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengembangan kualitas guru, lulusan sarjana untuk yang kurang/tidak kompeten, penerimaan guru (pegawai negeri sipil) yang tidak sesuai, dan banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keilmuan.
Apabila dilihat dari mutu guru, maka persentase guru yang layak mengajar pada jenjang SD yaitu 71,69 persen layak dan 28,31 persen tidak layak. Sedangkan untuk SMP sebesar 90,49 persen layak dan sisanya 9,51 persen tidak layak. Untuk SM sebesar 90,81 persen layak dan 9,19 persen tidak layak. Realitas semacam ini, pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas anak didik yang dihasilkan (BPPN, 2009).
Untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk, upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan harus ditunjang pula oleh upaya peningkatan mutu pendidikan. Kemampuan akademik dan profesional serta jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan terus ditingkatkan. Pendidikan lanjutan serta pendidikan dan latihan jangka pendek harus dilaksanakan baik untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan maupun untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengajar guru menurut bidang studi.
Rasio siswa dengan kelas juga belum ideal. Idealnya perbandingan kelas dengan siswa adalah 1 : 1 artinya satu kelas terdapat satu ruang belajar, dengan begitu pembelajaran akan semakin efektif dan baik. Untuk Kota Samarinda perbandingan siswa dengan kelas adalah 1 : 40 berarti rasio siswa dan kelas belum ideal, karena jumlah satu kelas minimal 25 – 30 siswa saja. Tingkat pendidikan guru bila dilihat dari segi persentase layak mengajar  sudah tinggi namun tidak diketahui apakah layak mengajar itu sesuai dengan bidang keilmuannya atau tidak, karena Dinas Pendidikan Kota Samarinda  tidak memiliki data akurat akan tingkat pendidikan guru dan kompetisi ang dimiliki guru. Untuk Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Samarinda telah mencapai target dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, hal ini dapat terlihat dari indikator dan tingkat pencapaian.

Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1.	Evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) Kota Samarinda:
a.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kota Samarinda jenjang pendidikan dasar  masih rendah dikarenakan jumlah peminat siswa baru semakin meningkat, sedangkan sekolah tidak mengalami penambahan, tetapi hanya penambahan kelas atau rombong kelas dan jumlahnya sangat terbatas. Untuk Angka Partispasi Kasar jenjang menengah juga masih rendah,  tingginya angka putus sekolah masih mendominasi pada jenjang menengah ini  hal ini disebabkan karena  faktor  ekonomi,  karena harus bekerja membantu orang tuanya mencari nafkah, selain adanya pergaulan bebas, yang mengakibatkan putusnya sekolah karena harus menikah diusia dini.  
b.	Dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Samarinda telah mencapai target dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
c.	Rasio guru dan siswa belum mencapai target hal ini disebabkan jumlah guru masih kurang sehingga banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keilmuannya, hal tersebut juga disebabkan karena kurangnya pengembangan kualitas guru, lulusan sarjana banyak yang tidak kompeten serta adanya penerimaan guru (PNS) yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
d.	Rasio siswa dengan kelas belum ideal. Hal ini disebabkan Dinas   Pendidikan hanya melakukan perbaikan ruang kelas saja, dan belum ada penambahan ruang kelas baru atau pembangunan sekolah baru, atau disiasati dengan rombong belajar atau kelas yang artinya ruang kelas dipakai secara bergantian pagi dan siang, sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan dalam kegiatan belajar mengajar.
e.	Tingkat pendidikan guru yang layak mengajar untuk kota Samarinda belum mencapai 100 %, masih ada guru-guru untuk jenjang Sekolah Dasar dan menengah yang belum layak mengajar karena tidak sesuai dengan bidang studinya.

2.	Faktor penghambat kebijakan pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) terhadap program wajib belajar 12 tahun di Kota Samarinda:
a.	Keselarasan visi dan misi, bahwasanya tidak korelasi yang sesuai antara visi yang bertumpu pada pendidikan yang berwawasan lingkungan dengan misi pendidikan yang lebih bertumpu pada peningkatkan pemerataan dan pelayanan pendidikan berkualitas dan pencapai kinerja Disdakmen Kota Samarinda masih banyak pada level kurang.
b.	Keselarasan program kerja dengan laporan kegiatan pendidikan, pencapaian kinerja Disdakmen Kota Samarinda masih pada level kurang menandakan bahwa belum ada keselarasan program kerja dengan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan.
Saran
1.	Terkait dengan kebijakan pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) Kota Samarinda yang belum mencapai target, yaitu Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kota Samarinda yang disebabkan oleh putus sekolah karena masalah ekomoni dan pergaulan siswa, sebaiknya Dinas Pendidikan Kota Samarinda memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah siswa yang putus sekolah karena mengalami kesulitan ekonomi dengan memberikan bantuan belajar berupa beasiswa, dan lebih aktif dalam memberikan arahan kepada para siswa agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. 
2.	Sebaiknya Dinas Pendidikan Kota Samarinda menyelaraskan visi dan misinya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan sehingga kinerja Dinas Pendidikan Kota Samarinda baik.
3.	Mengkomunikasikan program kerja kepada seluruh seksi/bagian dalam Dinas Pendidikan Kota Samarinda, sehingga pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Samarinda baik.
4.	Menambah sekolah baru atau kelas baru terutama sekolah dasar dimana peminat siswanya sangat tinggi sedangkan daya tampungnya belum memadai.
5.	Menselaraskan tingkat kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diajar sehingga guru benar-benar dapat memahami dan menguasai mata pelajaran yang akan diajarkan.

Daftar Pustaka
Arikunto, Suharsimi & Jabar, Cepi S.A. 2009. Evaluasi Program Pendidikan:Pedoman teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Jakarta: Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
Depdiknas. 2002. Pedoman Evaluasi. Jakarta: Direktorat Ditjen PLS.
James E. Anderson. 1994.  Public Policy Making: An Introduction. Boston: Houghton Mifflin Company.
Keputusan Menteri No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Nota Kesepahaman antara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Walikota        Samarinda Nomor: 119/2931/BKPW.A/2009 dan Nomor:         420/0222.a/Kesra.II/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang penyelenggaraan    dan Penuntasan Wajib Belajar 12 tahun, Peningkatan Kualifikasi Pendidikan    Guru dan pengembangan Sekolah Unggulan.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2010, tentang             Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
Stufflebeam L, Daniel cs. 1991. Evaluation Models, viewpoint on Educational and Human Services Evaluation. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengakaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang   Nomor  2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.